News Update :
Home » » Studi Excursie Tahun 2014 ke DPR dan MPR RI

Studi Excursie Tahun 2014 ke DPR dan MPR RI

Penulis : YLPK Karya Utama Senin, 21 April 2014 | 13.04

Studi Excursie adalah kegiatan pembelajaran dengan melakukan pengamatan dan penelitian langsung ke tempat yang akan diteliiti. Bagi Diklat 1 Tahun YLPK Karya Utama Muara Enim, Study Excursie merupakan kegiatan rutin dan telah menjadi agenda akademik, untuk tahun diklat 2013/2014 ini Diklat 1 Tahun YLPK Karya Utama Muara Enim mengunjungi kantor DPR dan MPR RI di Jakarta.

Kunjungan dilakukan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 pukul 14:00 s.d selesai ke Gedung MPR RI, dan disambut oleh Biro Humas MPR RI bapak Drs. Yana Indrawan, M.Si beserta stafnya.  Dalam kunjungan itu banyak dipaparkan tugas dan fungsi MPR RI setelah perubahan Amandemen UUD, dan hubungan antara lembaga negara di Indonesia.  Setelah itu dilanjutkan dengan tanya jawab mengenai empat pilar kehidupan bernegara yaitu Pancasila, UUD, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI.

Kemudian setelah pemaparan siswa-siswi Diklat 1 Tahun YLPK Karya Utama Muara Enim diberi oleh berupa buku-buku yang berkaitan dengan MPR RI dan kegiatan 4 Pilar Kehidupan bernegara, setelah itu dilanjutkan dengan acara foto bersama.

Sedangkan kunjungan ke gedung DPR RI dilakukan esok harinya yaitu hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 Pukul 11:00 WIB s.d selesai.  Kunjungan ini disambut oleh Wakil Sekjen DPR RI bapak Achmad Djuned, SH., M.Hum. Dalam kunjungan ke DPR RI ini dipaparkan tentang tugas dan fungsi DPR RI serta struktur organisasi di DPR RI. tata cara sidang dan alur pengesahaan sebuah undang-udang. Setelah pemaparan maka dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

SIAPA YANG MENGAWASI KERJA ANGGOTA DPR DAN DPRD ?
"Antara DPRD Kab, DPRD Prov dan DPR pusat secara kewenangan untuk mengawasi tidak ada, dan peraturan perundangan juga tidak mengatur begitu. Jadi siapa yang wajib dan berhak mengawasi para anggota dewan ini? MASYARAKAT yang memilih mereka, MASYARAKAT yang memilih anggota dewan tidak boleh lepas tangan harus dikawal, diawasi, ditegor jika melakukan salah, bahkan dianjurkan untuk membentuk forum agar pilihan mereka dapat mewakili mereka dan tidak menyimpang dari janji semula, jadi kalau diketahui bahwa anggota dewan maupun bupati, gubernur yang KKN artinya Masyarakat yang memilih juga salah kenapa dibiarkan tidak diawasi pilihannya, karena itu pilihan mereka" (Wakil Sekretaris DPR-RI) (Berita YLPK, MS, 2014)           

Share this article :

Posting Komentar

Next Prev home
 
Design Template by Debby Yusuf | Support by creating website | Powered by Blogger